SIMALUNGUN – Media SHI News//
Masyarakat yang tergabung dalam kelompok Tani Mekar Jaya dan Kelompok Tani Tunas Jaya di Desa Nagori Naga Sopa Kecamatan Bandar Huluan Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara Mati Suri (Mumi) karna tekanan dan permainan Hukum PTPN IV LARAS.
Masyarakat yang bergabung dalam Kelompok Tani Mekar Jaya dan Kelompok Tani Tunas Jaya melakukan perlawanan kepada PTPN IV LARAS yang secara terang dan jelas dihadapan mata merampas ratusan hektar tanah milik masyarakat di Desa Nagori Naga Sopa Kecamatan Bandar Huluan Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara yang mereka kuasai dan kelola dari turun menurun dari mulai kakek sejak tahun 1942 sebelum merdeka dan Orang Tua.
Namun Zaman berkata terbalik, tanah yang seluas 500 hektar milik kakek dan orang tua mereka,harus hilang bagaikan petir menyambar dan seperti abu yang diserakkan dengan sekejap akibat permainan Hukum PTPN IV LARAS di tengah kehidupan masyarakat di Desa Nagori Naga Sopa Kecamatan Bandar Huluan Provinsi Sumatera Utara.
Perlawanan yang dilakukan masyarakat bukan tidak beralasan dan seakan akan karangan semata, namun dibuktikan dengan surat surat yang mereka miliki secara fakta.
Namun semua itu hanya cerita, yang kuat dan yang berkuasa tetap menang dihadapan Hukum melawan masyarakat yang hanya di pandang dengan tutup mata.
Dihadapan masyarakat, pihak PTPN IV LARAS melakukan pengerusakan secara brutal tanpa ada rasa kemanusiaan dan rasa tak bersalah dengan leluasa dan bebas sehingga ribuan makam warga dari turun menurun rata di Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara diduga dihancurkan dengan sengaja didepan masyarakat hanya demi untuk perluasan perkebunan kelapa sawit milik PTPN IV LARAS.
Selain itu, seluas 500 hektar lahan yang selama ini dikelola oleh Kelompok Tani Mekar Jaya dan Kelompok Tani Tunas Jaya diklaim dan telah dirampas oleh PTPN IV LARAS tanpa perlawanan apa pun melainkan mendapat tindakan kekerasan berupa penganiayaan dan intimidasi kepada masyarakat.
Puluhan tahun masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Tani Mekar Jaya dan Kelompok Tani Tunas Jaya berjuang terus menerus untuk mencari perlindungan Hukum dan juga menuntut keadilan agar hak hak masyarakat dapat dikembalikan kepada masyarakat.
Namun harapan itu semua sirna dan tak ber bukti dihadapan masyarakat secara nyata dikarenakan kuatnya para PTPN IV LARAS membungkus dan membalut dan mengubur dalam dalam butir butir Hukum di Indonesia, yang Kuat dan yang Kaya itulah yang akan dibela serta dilindungi hukum tanpa memperdulikan tangisan dan jeritan masyarakat yang sudah meneteskan Air Mata Darah, dimana Wujud dan Bentuk Negara untuk melindungi Rakyat yang ditindas, diinjak bahkan disiksa serta mengikat, merantai bathin dan perasaan rakyat sehingga mengalami mati suri secara nyata.
Dari keterangan Ketua Kelompok Tani Mekar Jaya Senen, mengungkapkan bahwa lahan tersebut telah digarap sejak 1942, sejak ditinggalkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Ahli waris kemudian meneruskan pengelolaan lahan pada 1966, meski saat itu PTPN IV Laras secara tertulis dengan mengeluarkan pemberitahuan terkait rencana dalam pengambilalihan lahan yang akan dilakukan oleh pihak perkebunan.Yang mana lahan ini sudah dikelola dan dikuasai secara turun-temurun oleh kami masyarakat sejak kakek dan orang tua kami tanpa ada gangguan,hambatan dan larangan dari pihak mana pun, bahkan mati pun di kuburkan di tanah wakaf di Desa Nagori Naga Sopa Kecamatan Bandar Huluan Kabupaten Simalungun mengapa sekarang hak kami sebagai anak dan pewaris dirampas dengan kejam dengan menggunakan Hukum tanpa berperikemanusiaan, dimana Pemerintah dan Negara, adakah Kelian melindungi dan membela kami,dengan suara gemetar dan menangis Senen mengatakan tidak, Pemerintah dan Negara hanya ada di tengah tengah para Pejabat yang banyak " UANG dan Yang KAYA " PTPN IV LARAS bukan untuk kami masyarakat yang " Miskin, Lemah dan Terhina " Namun kami yakin dan dengan seyakin yakinnya sebagai umat beragama dan manusia ciptaan Allah SWT, akan tiba waktu dan keadilan buat kami masyarakat kelompok Tani Mekar Jaya dan Kelompok Tani Tunas Jaya untuk menyelesaikan segala tangisan dan jeritan " Bathin dan Perasaan" yang penuh penderitaan kami selama ini, lebih baik Mati melawan Kejoliman dari pada hidup ditengah penghianatan.yang penuh dosa" Ucap Senen.
Dengan bukti dokumen yang dimiliki dan di pegang kelompok Tani Mekar Jaya dan Kelompok Tani Tunas Jaya mereka pun menunjukkan dan akan terus untuk mempertahankan hak atas lahan milik mereka seperti:
1. Keputusan Panitia Landreform TK II Simalungun No. 3/11/10/LR/66 tanggal 28 Juli 1966.
2. Surat dari Presidium Kesatuan Aksi Tani Indonesia (KATI Front Pancasila) Kabupaten Simalungun No. 101/KATI/KS/67 tanggal 26 Oktober 1967, yang meminta Bupati Simalungun mengajukan kepemilikan lahan ke Gubernur Sumatera Utara.
3. Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. SK 208/HM/LR/68 tanggal 6 Juni 1968, yang memberikan hak kepemilikan atas 121 hektar tanah negara kepada kelompok petani.
4. Bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sejak 1967 hingga 2018.
5. Data dari BPN Sumatera Utara, yang menunjukkan bahwa lahan tersebut masuk dalam inventarisasi Hak Guna Usaha (HGU) PTPN IV dengan luas total 4.062,66 hektar.
Lanjut Senen, namun ternyata lahan itu kemudian diambil alih pihak perkebunan dengan dalih Hak Pengelolaan Hutan (HPH) apa kah ini pantas, sementara Kakek kami menguasai lahan tersebut sejak Kolonial Belanda meninggalkan Indonesia, PTPN IV LARAS tidak pernah hadir di saat itu, dan tak pernah melawan penjajahan Belanda, ada apa semua ini.
Kami masyarakat memiliki bukti berupa kepemilikan yang sah dan membayar pajak secara rutin, sementara para kucong dan kucing liar tidak memiliki seperti apa yang kami miliki, namun kenapa Perampasan ini dapat terjadi walau pun tidak memiliki dasar hukum, dengan tegas dan nada keras Senen Menjawab "Karena Hukum dan Para Penegak Hukum, milik mereka yang Kuat dan Kaya" Ucapnya.
Dan perlu diketahui, sebagai langkah hukum, Kelompok Tani Mekar Jaya telah memiliki akta pendirian resmi dengan Nomor 06.04, yang diterbitkan pada 2 Februari 2021 di hadapan notaris Denila Shofa NST, SH, M.Kn, di Tebing Tinggi. Akta ini juga telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM dengan Nomor 0002 743 AH 01.07 Tahun 2021.
Ribuan Makam Dihancurkan dan rata dengan tanah serta penuh pohon sawit, sehingga Warga pun Kehilangan Tempat Ziarah.
Selain perampasan lahan, masyarakat juga berduka atas penghancuran ribuan makam yang telah lama bersemayam ditempat tersebut, tapi kini rata seperti lapangan bola kaki yang tidak ada tanda dan bentuk hanya terlihat "Pohon Pohon Sawit" yang tumbuh yang menghiasi di atas tanah sebagai pengganti Nisan Alm Kakek, Almh Nenek, Alm orang tua dan Alm keluarga kami yang telah puluhan tahun lamanya bersemayam di tempat peristirahatan terakhir, namun kini hilang ditelan waktu akibat perbuatan dan kerakusan PTPN IV LARAS yang hanya memikirkan bisnis semata tanpa harus memikirkan perasaan dan Bathin masyarakat" ucap Satam JM, selaku pembina Kelompok Tani Mekar Jaya dan Kelompok Tani Tunas Jaya Nagori Naga Sopa Kecamatan Bandar Huluan Kabupaten Simalungun terisak Isak tak kuasa menahan kesedihan dan tetesan air mata ketika menceritakan kejadian dihadapan tim awak media.
Satam bagaikan "Wujud Malaikat" yang hilang dan muncul seketika bagaikan bayangan dengan gigih dan semangat terus menerus memperjuangkan hak hak masyarakat Desa Nagori Naga Sopa Kecamatan Bandar Huluan Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Tanpa pernah merasa letih, mengeluh dan bosan tanpa ada keraguan sedikit pun,selain
keyakinan yang tertanam kuat dan terikat dalam jiwa dan batinnya, Satam terus melangkah dari Hari ke Hari, dari Minggu ke Minggu dari Bulan bahkan dari Tahun ke Tahun kecuali mati, baru saya berhenti untuk berjuang.
Lanjut Satam,Kami ingin berziarah, tetapi sekarang makam-makam itu sudah rata dengan tanah. Semua ini hanya demi bisnis semata.Kami meminta kepada Presiden Prabowo Subianto agar turun untuk menginjakkan kaki di tanah yang kami perjuangkan di Desa Nagori Naga Sopa Kecamatan Bandar Huluan Kabupaten Simalungun yang telah lama dirampas PTPN IV LARAS. serta segera mencopot Direksi dan Manajer PTPN IV LARAS untuk bertanggung jawab atas tindakan dan perbuatan mereka yang telah merampas dan menindas masyarakat hingga Mati Suri bertahun tahun lamanya" ucap Satam dengan wajah lesu, kusut dan mata berkaca-kaca.
Satam juga menyoroti dengan adanya tindakan, perbuatan dan perlakuan pihak perkebunan PTPN IV LARAS yang dianggapnya tidak berperikemanusiaan.
"Pak Presiden Prabowo" perlu untuk Pak Presiden ketahui, bahwa orang-orang yang berseragam baju PTPN IV LARAS dan bersarang bagaikan gumpalan sarang tawon di PTPN IV LARAS hanya memikirkan keuntungan pribadi. Mereka harus segera ditangkap dan di proses Hukum ! Direksi dan manajer PTPN IV LARAS harus dicopot. Sebelum ada plang PTPN, masyarakat bisa berziarah dengan mudah dan sekarang, makam-makam itu sudah hilang demi pohon sawit yang dianggap sangat penting dan berharga dibanding jiwa masyarakat yang butuh perlindungan dan rasa kemanusiaan dengan geram.
Bagi warga setempat, makam-makam tersebut bukan sekadar tanah yang bisa diratakan begitu saja. Makam adalah merupakan bentuk dan bukti sejarah yang harus dijaga dan dilestarikan dalam budaya dan adat secara leluhur dan turun menurun tanpa terkecuali dan tanpa alasan,seperti yang dilakukan PTPN IV LARAS terhadap makam warga di Nagori Naga Sopa Kecamatan Bandar Huluan Kabupaten Simalungun dengan meratakan dan menghancurkan serta memporak porandakan makam warga dengan sifat sombong, angkuh dan tamak tanpa pernah menganggap itu makam manusia terapi menganggap makam hewan atau makam binatang siluman,dan bagaimana jika ini terjadi kepada keluarga dan leluhur Mu.
Dengan pandangan kosong dan lesu Masyarakat Memohon kepada Presiden Prabowo Subianto agar turun ke Desa Kamis di Nagari Naga Sopa Kecamatan Bandar Huluan, agar bertindak tegas kepada Direktur PTPN IV LARAS demi untuk keadilan.
Warga berharap pemerintah segera menyelesaikan persoalan ini dan mengembalikan hak mereka atas tanah yang telah mereka garap selama puluhan tahun. Mereka juga mendesak aparat hukum untuk mengusut dugaan pelanggaran terkait perusakan makam dan perampasan lahan.
"Kami mohon kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk mendengarkan jeritan permasalahan kami sebagai masyarakat kecil. Kami ingin keadilan yang sesungguhnya dari pemerintah" kata Senen penuh harap.
Harapan mereka kini bergantung pada wujud Satam yang kini berjuang keras melawan perampok dan perampas hak warga , apa karna kami wong cilik makanya mau dimatikan secara perlahan lahan,kami hanya butuh keadilan dan dalam perlindungan hukum.
Pihak PTPN IV Belum Memberikan Tanggapan dan penjelasan secara detail dan akurat.
Saat awak media mencoba mengonfirmasi ke Kantor Direksi PTPN IV di Medan, pihak keamanan menyatakan bahwa direktur tidak berada di tempat. Sementara itu, saat dihubungi, Humas PTPN IV, Bobi Saragih juga belum memberikan tanggapan dan meminta awak media hadir esok harinya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak PTPN IV LARAS belum memberikan klarifikasi terkait tuduhan yang dilayangkan oleh masyarakat.
Kini, warga menunggu keadilan dan uluran tangan Bapak Presiden Prabowo Subianto agar tanah yang telah berpuluh puluhan mereka garap dari mulai kakek, orang tua,anak dan cucu dikembalikan kepada masyarakat di Desa Nagori Naga Sopa Kecamatan Bandar Huluan, karna tanah yang dirampas PTPN IV LARAS satu satunya menjadi sumber kehidupan menambah prekonomian kami sebagai rakyat kecil dan miskin. "Kami masyarakat juga ingin memperbaiki makam leluhur dan orang tua kami serta keluarga yang telah dimakamkan di tanah ini selama bertahun tahun" ucap Wujud Malaikat Satam....Satam....Satam....!
( Gp ).