Video dan gambar siaran tersebut banyak menuai kontroversi, ada juga yang meminta Presiden Prabowo untuk Mencopot Yandri Susanto Sebagai Menteri Desa, ada juga yang meminta agar Menteri meminta maaf atas pernyataan yang menyindir kinerja Pers dan LSM serta ada juga yang tidak mengerti arti sindiran atau yang biasa dinamakan buly.
Menurut investigasi tim Media ini, Ketua Ikatan Wartawan Online Indonesia Provinsi Aceh, Dimas KHS AMF SH, mengecam dan mengutuk keras pernyataan Menteri Desa dan PDT (Mendes PDT) Yandri Susanto dan meminta agar mundur dari jabatan yang diembannya saat dikonfirmasi wartawan pada senin, 03 Januari 2025.
Menurutnya, "Dalam video pendek yang beredar, pernyataan (statemen) Yandri Susanto sangat melukai insan pers di Indonesia, dimana insan "PERS" itu adalah sebagai kontrol sosial" ucap Dimas Ketua IWOI Aceh.
“Sungguh mencengangkan dan terlalu memvonis LSM dan Wartawan pernyataan Mentri Desa tersebut. Yang mana pernyataan itu langsung memvonis LSM dan Wartawan meminta minta uang sebesar 1 juta rupiah dalam statement video singkat tersebut.
Ditambah lagi Mentri Desa juga mengatakan "Sudah kalah gaji Menteri Desa" Ujarnya dalam video.
Ketua IWOI Aceh sangat geram dalam ucapan pernyataan seorang Menteri Desa Yandri Susanto yang video singkatnya viral, Mendes tersebut tidak memakai kata oknum yang menyiratkan men generalisasi insan pers, Jelas Ketua IWOI Aceh.
Sementara, Praktisi Hukum (Lawyer) Firnando D.D Pangaribuan, SH saat diminta tanggapannya mengatakan bahwa hal tersebut jelas jelas menghina profesi, "Itu sudah penghinaan profesi, karena kerja wartawan dan LSM dilindungi undang undang dan peraturan pemerintah, kalau ada oknum yang menyalahi dapat dilaporkan" Tegasnya.
Lanjutnya, "Supaya Menteri tersebut minta maaf kepada wartawan dan LSM, karenan peranan wartawan dan LSM untuk mengontrol pembangunan pembangunan" Tandasnya.
Secara bersamaan, kru Media ini mencoba meminta tanggapan dengan salah satu LSM di Deli serdang, saat dikonfirmasi ia hanya mengatakan LSM kami independent dan tidak mudah terpengaruh atau terprovokasi" Tulisnya dalam Whatsapp.
Kemudian, tanggapan dan komentar terus berdatangan dari grup grup whatsapp yang menuliskan bahwa tidak pantas seorang menteri berkata seperti itu, Presiden saja mampu menjaga tata bahasanya agar tidak menyinggung rakyatnya" Kata pengurus DPP LBH SIBHARA M. A, Taufik (Anas),
Selanjutnya komentar dari rekan rekan melalui grup whatsapp menuliskan "Pantas saja laporan oknum kepala desa tidak pernah direspon, banyak yang dilaporkan kepala desa, namun sampai sekarang tidak ada tanggapan" Tulisnya.
Belum lagi dari FKDM Deli Serdang Soelarno juga memberikan tanggapan "Kita Buktikan Audit Bumdes seluruh Indonesia biar Melek Matane" Tulisnya.
Terpisah, salah satu Anggota DPRD Provinsi Sumut juga dikonfirmasi dan diminta tanggapannya oleh Media ini, namun sampai berita ini ditayangkan belum menjawab. (Ans)
Tags
Headline