Anggota DPR RI Novita Hardini, menekankan pentingnya penguatan regulasi, standarisasi nasional, serta peningkatan kontribusi sosial sektor wisata konservasi dalam mendukung daya saing pariwisata Indonesia di tingkat global. Hal tersebut Ia sampaikan saat melakukan kunjungan spesifik komisi VII DPR RI, Senin (13/4/2026).
Menurutnya, pengembangan destinasi wisata konservasi Taman Safari Indonesia yang dinilai telah menjadi kebanggaan nasional masih menghadapi sejumlah tantangan struktural. Keberadaan Taman Safari tidak hanya berada di Bogor, tetapi juga berkembang di Jawa Timur dan Bali, sehingga memiliki potensi besar sebagai penggerak ekonomi daerah sekaligus ikon wisata konservasi Indonesia.
“Taman Safari sudah menjadi destinasi wisata kebanggaan Indonesia. Dari sisi kualitas maupun keberagaman satwa, kita bahkan masih unggul dibanding negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia” ujarnya.
Novita menilai, salah satu hambatan utama pengembangan destinasi wisata konservasi nasional adalah belum optimalnya harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah.
Ketidaksinkronan regulasi tersebut, kata dia, berdampak langsung terhadap daya saing industri pariwisata nasional, termasuk dalam aspek perpajakan dan insentif usaha.
Ia mencontohkan bagaimana negara lain memberikan dukungan fiskal berupa pembebasan pajak bagi taman hiburan dan taman satwa, sehingga mampu meningkatkan tingkat kunjungan wisatawan secara signifikan.
“Negara harus hadir memberikan dukungan kebijakan yang konkret agar destinasi wisata konservasi Indonesia mampu bersaing secara global,” tegasnya.
Selain aspek regulasi, politisi fraksi PDI Perjuangan itu juga menekankan bahwa kontribusi sosial perusahaan wisata tidak cukup hanya melalui bantuan sosial, pembangunan jalan, maupun program beasiswa.
Ia mendorong agar Taman Safari mengambil peran lebih strategis sebagai mentor atau pengasuh destinasi wisata daerah, termasuk desa wisata dan objek wisata lokal yang memiliki potensi namun terbatas akses kolaborasi.
Menurutnya, integrasi paket wisata antara Taman Safari dan destinasi daerah dapat menjadi daya ungkit baru bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pemerataan ekonomi masyarakat sekitar kawasan wisata.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyoroti pentingnya penyamaan standar operasional di seluruh cabang Taman Safari Indonesia, baik di Bogor, Bali, maupun Prigen, Jawa Timur.
Ia menilai standarisasi layanan, pengelolaan, hingga sistem kesehatan satwa perlu diperkuat agar sejalan dengan prinsip konservasi modern.
“Satwa juga membutuhkan perlindungan regulasi yang jelas, termasuk standar pelayanan medis. Saat ini negara belum sepenuhnya hadir mengatur aspek tersebut,” ungkapnya.
Legislator asal Jawa Timur itu mengapresiasi komitmen pengelola Taman Safari dalam menjaga kesehatan satwa, namun menegaskan perlunya regulasi nasional yang memastikan standar perlindungan satwa berlaku secara merata di seluruh Indonesia.
Komisi VII DPR RI, lanjutnya, akan terus mendorong kebijakan strategis agar sektor wisata konservasi mampu menjadi motor pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus memperkuat citra Indonesia sebagai destinasi wisata kelas dunia.
“Kami ingin Taman Safari bukan hanya menjadi destinasi wisata, tetapi juga daya ungkit ekonomi masyarakat dan simbol keberhasilan konservasi Indonesia,” tutup Novita Hardini. (Ard/Jun)
Tags
Berita