Wakil Wali Kota Muhammad Fadly Abdina Bersama Satgas MBG Kota Tanjung Balai Ikuti Rapat Koordinasi Standarisasi Formulir Validasi Penerima Manfaat MBG

Tanjung Balai - Sumut, Media SHI News//

Wakil Wali Kota Tanjung balai Sumatera Utara Muhammad Fadly Abdina yang juga Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) Kota Tanjung balai pada Kamis 15 Januari 2026 kemarin, mengikuti Rapat Koordinasi Standarisasi Formulir Validasi Penerima Manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting, dari Command Center Dinas Kominfo kantor Walikota setempat.

Hal itu disampaikan Plt Kadis Kominfo Indra Adiguna kepada awak media diruang kerjanya Senin (26/1/2026)

Dikatakannya, rapat koordinasi tersebut dibuka oleh Wakil MBG Nasional, yang dalam arahannya menyampaikan bahwa dalam rangka meningkatkan akurasi data dan ketepatan sasaran penerima manfaat Program MBG, diperlukan keseragaman dalam proses pendataan dan validasi calon penerima manfaat di seluruh daerah.

Selanjutnya, rapat diisi dengan pemaparan materi mengenai kebijakan Program MBG serta urgensi standarisasi formulir validasi. Dalam pembahasan tersebut, peserta rapat mendiskusikan draf formulir validasi yang mencakup identitas penerima manfaat, kriteria kelayakan, sumber data pendukung, serta pihak yang bertanggung jawab dalam proses validasi.

Standarisasi Formulir Validasi Penerima Manfaat MBG ini disusun sebagai bahan dokumentasi dan pedoman pelaksanaan tindak lanjut di daerah. Diharapkan, hasil rapat koordinasi ini dapat mendukung pelaksanaan Program MBG yang tepat sasaran, transparan, dan akuntabel, sehingga manfaat program dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat yang berhak" ungkap Indra. (Yus)

SUPREMASI HUKUM NEWS

Supremasi Hukum adalah upaya untuk memberikan jaminan terciptanya keadilan. Keadilan harus diposisikan secara netral, artinya setiap orang memiliki kedudukan dan perlakuan yang sama tanpa terkecuali. Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia. Supremasi hukum merupakan prasyarat mutlak bagi penyelenggaraan kehidupan kenegaraan berdasarkan kedaulatan rakyat.

Posting Komentar

Please Select Embedded Mode To Show The Comment System.*

Lebih baru Lebih lama