Wali Kota Tanjung balai Sumatera Utara Mahyaruddin Salin dan Wakil Wali Kota Muhammad Fadly Abdina menghadiri Lokakarya Musyawarah tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Badan Pimpinan Wilayah (BPW) Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (PISPI) Sumatera Utaravdi Grand Singgie Hotel, Kota Tanjungbalai, Sabtu (15/11/2025)
Lokakarya Musyawarah BPW PISPI mengangkat tema "Mendukung Program Ketahanan Pangan Nasional Guna Pengendalian Inflasi Daerah". Hal ini sebagai bentuk kontribusi dan komitmen akademisi dan praktisi pertanian dalam menjawab tantangan panjang di daerah
Hal itu dikatakan Plt.Kadis Kominfo Indra Adiguna kepada awak media diruang kerjanya Senin (17/11/2035)
Dikatakannya, Wakil Wali Kota Tanjungbalai yang juga Ketua BPW PISPI Sumut, Muhammad Fadly Abdina dalam sambutannya menyampaikan bahwa ketahanan pangan tidak hanya tergantung pada produksi tetapi juga pada tata kelola distribusi, pemanfaatan teknologi serta kolaborasi yang berkelanjutan antar lembaga
Harapan beliau, lokakarya ini menghasilkan dan memberi rekomendasi nyata bagi Pemerintah Daerah dalam menjaga stabilitas pangan karena karena keberhasilan pengendalian inflasi sangat ditentukan oleh Kekuatan sektor pertanian, ujar Fadly
Selanjutnya, Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim sangat mengapresiasi terlaksana kegiatan lokakarya yang digelar oleh BPW PISPI Sumut, hal ini sebagai bentuk dukungan kepada Pemko Tanjungbalai sebagai mitra strategis dalam perumusan kebijakan pangan.
Menurutnya, tantangan inflasi dapat ditekan jika daerah mampu memperkuat produksi komoditas pangan strategis dan menciptakan rantai pasok yang efisien, ucap Wali Kota Mahyaruddin
Ia juga menegaskan melalui kegiatan ini, BPW PISPI Sumut berkomitmen untuk mendukung Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota dalam mengawal ketahanan pangan nasional sekaligus mendorong peningkatan kapasitas petani, tutup Wali Kota Mahyaruddin Salim
Sebagai bentuk dukungan dan komitmen BPW PISPI Sumut, rekomendasi dari lokakarya yang disusun menjadi dokumen yang dapat digunakan sebagai masukan untuk kebijakan pengendalian inflasi daerah. (Yus)