Wali Kota Tanjung balai Sumatera Utara Mahyudin Salim secara simbolis menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2026 dan tagihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) kepada kecamatan/ kelurahan se-Kota Tanjung balai di Aula Sutrisno Hadi dihadiri Pimpinan OPD, Camat dan Lurah se- Kota Tanjung balai Senin (20/4/2026).
Wali Kota Tanjung balai Mahyaruddin Salim mengatakan bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Tanjung balai.
Pembayaran pajak, termasuk PBB-P2, menjadi kontribusi nyata masyarakat dalam pembangunan daerah
Wali Kota menegaskan bahwa dana yang bersumber dari pajak daerah akan kembali kepada masyarakat melalui berbagai program pembangunan, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga program sosial dan pemberdayaan masyarakat.
Melalui kegiatan tersebut, Mahyaruddin juga mengajak seluruh masyarakat yang telah terdaftar sebagai wajib pajak agar dapat memenuhi kewajibannya membayar PBB-P2 tepat waktu.
"Pajak daerah, khususnya PBB-P2 dan opsen PKB dan BBNKB, merupakan sumber utama PAD yang menentukan kemampuan Pemerintah Kota Tanjung balai dalam membiayai pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Pendapatan dari sektor PBB-P2 memiliki peran strategis dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah. Semakin optimal penerimaan yang kita capai, maka semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan secara mandiri, tanpa bergantung sepenuhnya pada dana dari pemerintah pusat," tegasnya.
Lanjut Wali Kota, kegiatan penyerahan SPPT PBB dan tunggakan kendaraan pada hari ini bukan sekadar kegiatan rutin tahunan, tetapi merupakan titik awal dari kerja besar kita bersama dalam memastikan target penerimaan daerah dapat tercapai secara optimal.
Dikatakannya lagi, saya ingin menegaskan bahwa target PBB-P2 tahun 2026 dan option PKB dan BBNKB adalah target yang harus dicapai, bukan untuk dinegosiasikan, dan bukan untuk dijadikan sekadar formalitas administrasi. Seluruh Camat dan Lurah harus memahami bahwa keberhasilan atau kegagalan pencapaian target ini akan menjadi cerminan langsung dari kinerja saudara-saudara di wilayah masing-masing, ungkap Wali Kota.
"Tidak perlu ada alasan rendahnya kesadaran masyarakat, yang kita butuh hasil capaian bukan alasan," ucapnya lagi.
Dalam kesempatan ini, Saya instruksikan untuk segera distribusikan SPPT PBB dan tunggakan kendaraan bermotor kepada wajib pajak tanpa penundaan paling lama tanggal 30 mei 2026, setelah tanggal tersebut tidak ada lagi SPPT di tangan Kepling, segera kembalikan SPPT yang tidak ada pemiliknya ke BPKPD Kota Tanjung balai.
Lebih lanjut Wali Kota mengungkapkan Pemerintah Kelurahan diharapkan terus aktif melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada warga, sehingga kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak dapat terus meningkat setiap tahunnya.
Saya tetapkan timeline capaian yang jelas dan wajib dipatuhi oleh seluruh camat dan lurah untuk PBB yakni akhir bulan juni minimal realisasi 50% dari target; jika akhir bulan juni ini tidak mencapai 50%, itu tanda awal kelalaian.
Akhir bulan oktober minimal realisasi 60% dari target; jika bulan oktober tidak tembus 60%, itu kegagalan manajerial di wilayah tersebut selanjutnya akhir bulan november realisasi mencapai 100% dari target ; jika bulan november belum mencapai 100%, itu bukti tidak adanya keseriusan. Saya pastikan, setiap capaian ini akan saya evaluasi langsung. tidak akan ada toleransi untuk keterlambatan yang berulang. tidak akan ada pembenaran untuk kinerja yang tidak mencapai target, jelasnya.
Terakhir Wali Kota Mahyaruddin mengatakan mekanisme reward dan punishment akan diterapkan secara tegas bagi Kecamatan dan Kelurahan yang mampu mencapai bahkan melampaui target, akan diberikan penghargaan, sebutnya. (Yus)